kotabontang.net - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama empat pimpinan DPRD lainnya untuk mengikuti mediasi terkait kisruh APBD DKI antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (5/3/2015).
Prasetio di Gedung Kemendagri menjelaskan bahwa ada hak yang harus diperjuangkan dan dibela dirinya mengenai hak administratif APBD DKI 2015.
"APBD 2015 harus benar dan tidak boleh merugikan masyarakat DKI. Komunikasi legislatif dan eksekutif ini harus sinkron. Saya sebagai temannya Ahok saya dibilang oknum. Kan saya tidak setuju juga," ungkapnya.
Dikatakannya segala sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik tanpa harus melakukan fitnah.
"Masalah dia bilang DPRD rampok penipu itu kan masalah etika. Suka dan tidak suka kita harus bela yang namanya APBD untuk pembangunan DKI Jakarta," ungkapnya.
Pras berharap dengan mediasi yang dilakukan Kemendagri bisa ditemukan solusi.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar Gubernur tidak berjalan sendiri tetapi harus melalui pembicaraan terlebih dahulu dengan DPRD.
"Saya sepakat kok dengan Ahok. Saya suka dengan Ahok terobosan-terobosannya tapi saya tidak suka kalau dia memfitnah orang. Ini salah ini. Dia pimpinan Jakarta," ungkapnya.
Bila ada anggota DPRD DKI yang salah, Pras pun tidak melarang untuk ditangkap, begitu juga bila ada PNS yang salah dalam dugaan permainan APBD ditangkap juga.
"Ini saatnya saya buktikan di kepemimpinan saya di DPRD ini tidak ada tutup-menutup masalah anggaran. Baru pertama kali di republik ini rapat anggaran terbuka untuk umum dan media bisa masuk," ungkapnya.
