kotabontang.net - Peneliti lembaga monitoring data dan analisis media sosial AirMob, Nurfahmi Budi Prasetyo, mengatakan, sebagian besar netizen di media sosial mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo untuk menjalankan pemerintahan sesuai agenda Nawacita yang diusungnya saat kampanye. Menurut Fahmi, publik menilai Jokowi lebih mementingkan hal-hal lain di luar substansi.
"Jokowi sudah kehilangan fokus utamanya dalam sebuah prioritas kerja yang termasuk dalam Nawacita, yaitu poros maritim dan revolusi mental. Itu yang banyak dipertanyakan netizen dalam media sosial," ujar Fahmi dalam diskusi Menilai Persepsi Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK melalui Indikator Media Sosial, Jumat (6/3/2015).
Fahmi mengatakan, sikap publik tersebut semakin kuat ketika terjadi konflik di antara institusi penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Fahmi mengatakan, publik menaruh harapan yang sangat besar kepada Jokowi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat.
Meski demikian, ia menilai, apa yang dialami Jokowi saat ini wajar karena masih dalam fase transisi pemerintahan. Saat ini, kata dia, merupakan fase tersulit bagi Jokowi karena publik berharap ia bertindak cepat melakukan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, mengatakan, pada awal pemerintahannya, kebijakan Jokowi dalam sektor pembangunan dinilai masih tersandera anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang masih menggunakan anggaran lama yang disusun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu, menurut Yogi, Jokowi secara politik tidak bebas mengeluarkan kebijakan karena ada kebijakan yang difasilitasi partai pendukung. Yogi mengatakan, seharusnya Jokowi melakukan evaluasi kebijakan dan kinerja kabinetnya sehingga isu-isu positif terkait agenda dasar pemerintahan dapat berjalan sesuai rencana.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Kabinet Kerja
Penulis : Abba Gabrillin
Editor : Inggried Dwi Wedhasw
